Batam, Melayupedia - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah mengkaji terobosan baru dalam sistem pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) untuk lahan di Batam. Skema yang sedang dikaji ini memungkinkan investor membayar UWT sekaligus untuk masa berlaku 80 tahun, menggantikan sistem bertahap yang selama ini diterapkan.

Selama ini, pembayaran UWT dilakukan secara bertahap dengan formula 30-20-30 tahun. Artinya, investor membayar untuk perpanjangan 30 tahun pertama, kemudian 20 tahun berikutnya, dan terakhir 30 tahun lagi. Namun, skema baru yang tengah dikaji memungkinkan pembayaran dilakukan di awal untuk keseluruhan masa 80 tahun.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa perubahan ini pada dasarnya hanya mengubah waktu pembayaran, bukan prinsip dasarnya.

"Kalau kita bisa tarik langsung ke 80 tahun, itu bisa memberikan kepastian hukum kepada investor. Prinsipnya sama saja, hanya skema pembayarannya di depan," ujar Amsakar belum lama ini.

Meski pembayaran bisa dilakukan sekaligus untuk 80 tahun, bukan berarti tidak ada evaluasi. Amsakar menegaskan bahwa penyesuaian tetap akan dilakukan pada masa transisi, yakni di tahun ke-30 dan ke-50.

"Di tahun ke-30 dan ke-50 tetap akan ada penyesuaian berdasarkan NJOP masa itu. Jadi kalaupun di awal dibayar untuk 80 tahun, di tahun-tahun transisi akan dihitung kembali kekurangannya. Sama saja, hanya beda di waktu pembayaran," jelasnya.

Evaluasi ini akan mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada periode tersebut. Jika ada selisih antara pembayaran awal dengan nilai NJOP terkini, investor akan diminta membayar kekurangannya.

BP Batam menegaskan bahwa skema lama tidak akan dihilangkan. Investor tetap memiliki pilihan untuk membayar secara bertahap sesuai kemampuan finansial mereka.

"Beliau mau memulai 30 tahun juga tidak masalah. Tapi ada juga pengusaha yang tanya, bisa tidak langsung 80 tahun? Terutama yang ingin investasi besar," tambah Amsakar.

Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai skala usaha, dari pelaku usaha kecil menengah hingga investor besar yang membutuhkan kepastian jangka panjang.

Skema pembayaran UWT 80 tahun di depan dinilai mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor. Hal ini sangat penting terutama bagi investor besar yang membutuhkan kejelasan kebijakan dalam jangka panjang sebelum memutuskan menanamkan modalnya.

Dengan kepastian masa berlaku selama 80 tahun, investor dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik, tanpa khawatir harus mengurus perpanjangan di kemudian hari.

Di sisi lain, rencana pembebasan UWT untuk lahan pemukiman seluas 200 meter persegi masih harus menunggu. Menurut Amsakar, saat ini UWT masih menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk BP Batam.

"Belum momentum yang tepat untuk persoalan pembebasan UWT 200 meter persegi," ujar Amsakar.

Hal ini menunjukkan bahwa BP Batam masih harus menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dengan kebutuhan pendapatan negara. Meskipun pembebasan UWT untuk rumah tinggal kecil menjadi aspirasi masyarakat, realisasinya memerlukan kajian lebih mendalam terutama terkait dampaknya terhadap PNBP.

Dengan skema baru ini, BP Batam berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Batam. Kepastian hukum yang lebih kuat diharapkan mampu menarik lebih banyak investor, terutama dalam skala besar, untuk menanamkan modalnya di kawasan Batam.

Di sisi lain, BP Batam tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pendapatan negara dari sektor UWT sebagai salah satu sumber PNBP yang penting. Keseimbangan antara daya tarik investasi dan keberlanjutan pendapatan negara menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini ke depan.