BATAM, MELAYUPEDIA.COM - Rencana  pemangkasan gaji tenaga honorer yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus seakan tanpa kendala.

Namun, forum honorer setempat mengadakan hearing dgn wakil rakyat, untuk mendukung mereka agar tidak terjadi pemangkasan gaji.

Beberapa poin penting disampaikan tenaga non-PNS tersebut, menyikapi pemotongan upah 35 persen yang dilakukan kepala daerah.

Bahkan hal itu pun sudah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup). Intinya, honorer tak terima gajinya dipangkas.

Jumlah yang diterima pun dinilai tak manusiawi. Semula digaji Rp1,2 juta, setelah dipotong tinggal tersisa Rp 780.000.

Saat hearing, terlihat tak banyak honorer yang mengikutinya. Masih ramai yang takut diberhentikan dan takut dikira menentang kebijakan pemerintah.

"Kami juga mohon perlindungan kepada dewan, banyak yang takut. Ini lah yang berani menyuarakan hak," ujar perwakilan honorer dari Disparpora Meranti, Firdaus saat hearing di Ruang Rapat DPRD Meranti, Rabu (18/8/2021).

Mereka merasa, tak layak digaji segitu dan upah yang diterima tidak manusiawi juga.

Untuk itu, Forum Honorer meminta agar dewan dapat memanggil kepala daerah, serta mencabut kembali Perbup terkait hal tersebut.

"Kami juga tak mengemis menjadi tenaga honorer, tapi kami tak mendapati pekerjaan lain," ucapnya.

"Pemerintah tak menyediakan lapangan kerja yang lain. Jika ada kerja lain, kami siap meninggalkan pekerjaan honor ini," ucapnya.

Jika bulan ini mereka masih menerima 780.000, berarti memang tidak ada solusi dari DPRD Meranti.

Mereka juga mendapati angin segar dari DPRD Merangin, jika ada 8 fraksi yang telah menolak kebijakan kepala daerah tersebut.

"Berempatilah kepada kami. Kami takut dikira menentang kepala daerah, namun menyangkut semuanya kami menyuarakan hak kami ini," ujarnya.

Tanggapan DPRD Merangin 

DPRD Merangin tanggapi keluhan para tenaga honorer di Pemkab Merangin yang honornya terancam dipotong Bupati Merangin (Melayupedia.com)

Menyikapi penyampaian dari Forum Honorer, Ketua DPRD Meranti Ardiansyah mengaku telah banyak mendengar keluhan dari tenaga non-PNS.

Baik itu kesulitan menyangkut kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

Diungkapkannya, secara aturan,  Perbup Merangin menjadi 100 persen kebijakan atau kewenangan Bupati Merangin.

"Kami sudah memanggil semua pimpinan fraksi, ada 8 fraksi dan sepakat, mengevaluasi kembali perbup tersebut," katanya.

Sebelum itu, mereka juga memanggil tim TAPD untuk mengetahui pengeluaran dan pendapatan. 

Diakuinya, memang pemerintah sekarang ini kewalahan karena defisit anggaran.

"Didapati Rp 40 miliar dari hasil pengurangan (gaji honorer) itu. Kami sudah punya agenda bertemu bupati, agar pemotongan gaji honorer ini dikaji dan dievaluasi ulang kembali," katanya.

Ketua Komisi l DPRD Meranti Pauzi  membenarkan, bahwa mereka telah mengadakan rapat fraksi dan setuju untuk mengkaji ulang perihal upah honorer tersebut.

"Memang opsi yang disampaikan oleh pimpinan yakni sama-sama berjuang mengenai gaji yang telah dipotong. Tapi seandainya forum honorer punya opsi lain kami tak bisa menahan, asal tidak melanggar undang-undang silahkan berjuang," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi l DPRD Meranti, Dedi Putra menambahkan, di tahun 2020 sudah disahkan sebesar Rp 60 miliar per tahun (sampai bulan September 2021) untuk upah tenaga honorer, dengan estimasi Rp1,2 juta setiap bulannya.

Dia menceritakan, tempo lalu sempat beredar isu pemberhentian honorer, namun mereka memperjuangkannya. 

Dedi pun berharap, setiap OPD dapat memperhatikan dan mempertahankan anak buahnya.

Sebab honorer merupakan salah satu pilar penting, dalam membantu kerja pemerintah.

"Sama seperti kemarin, ketika mencuat isu pemberhentian honorer, kami mempertanyakan ke tiap-tiap OPD apakah masih butuh (tenaga honorer) atau tidak, dan mereka mengaku masih butuh," ucapnya.

Namun kasus serupa terulang lagi, namun dalam hal berbeda yakni masalah gaji.

"Tapi tenang kami tetap membela masyarakat. Kuncinya, jika urat takut sudah putus, apa boleh buat. Saya salut dengan keberanian adik-adik di sini, yang tak takut berjuang demi hak seluruh honorer," jelas Politisi PPP tersebut.