KARIMUN, MELAYUPEDIA - Cen Sui Lan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Riau (Kepri), merasa lega karena usulannya mengenai pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Karimun, telah diterima sebagai Program Strategis Nasional.

Anggaran sebesar Rp140 miliar telah dialokasikan untuk pengembangan bandara ini selama tahun anggaran 2023 hingga 2024.

Cen Sui Lan menjelaskan bahwa dalam tahun anggaran 2024, Bandara RHA Karimun akan menerima dana sebesar Rp42 miliar untuk memperpanjang landasan pacu menjadi 2.000 meter × 30 meter, meningkat dari ukuran sebelumnya yaitu 1.800 meter × 30 meter pada tahun anggaran 2023. Sejumlah Rp98 miliar telah dialokasikan untuk kegiatan tahun anggaran 2023.

"Totalnya, ada dana sebesar Rp140 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun," ungkap Cen Sui Lan.

Cen Sui Lan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pengembangan bandara ini menghadapi kendala berupa hutan lindung, seperti yang dilaporkan oleh Syamsu Rizal, Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud saat reses di Karimun pada bulan Juli.

Oleh karena itu, Cen Sui Lan telah meminta agar Bandara RHA Karimun dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) karena telah memenuhi kriteria dan berlokasi di perbatasan negara Malaysia dan Singapura.

"Alhamdulillah, Bandara RHA Karimun kini telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN)," kata Cen Sui Lan.

Dengan pengakuan dalam PSN ini, wilayah pengembangan Bandara RHA Karimun tidak lagi dianggap sebagai hutan lindung. Keputusan ini diambil pada 28 Agustus 2023 oleh Kemenko Perekonomian.

Cen Sui Lan telah berjuang keras sejak tahun 2021 untuk mengembangkan Bandara RHA Karimun, dengan upayanya sejalan dengan revitalisasi pelabuhan kontainer Malarko Karimun. Ia juga telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk memperjuangkan revitalisasi empat bandara lainnya di Kepulauan Riau.

Menurut Cen Sui Lan, pengembangan Bandara RHA Karimun dan bandara lainnya di Kepulauan Riau sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Karimun yang membutuhkan alternatif transportasi selain laut.

Upaya ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah perbatasan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun juga turut serta dalam upaya ini.

(*)