Batam, Melayupedia - Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 25 Juli hingga 26 Juli 2023 di Gedung IT Center BP Batam.

Kepala PDSI BP Batam, Sylvia J. Malaihollo, menjelaskan bahwa simpul jaringan geospasial memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data geografis. Data geografis tersebut mencakup informasi tentang letak geografis, kontur tanah, peta sebaran penduduk, daerah rawan bencana, tempat wisata, sebaran sekolah, serta fasilitas publik lainnya.

Dalam Bimtek kali ini, 6 unit kerja di lingkungan BP Batam turut berpartisipasi. Unit-unit tersebut antara lain Direktorat Pengelolaan Pertanahan; Pusat Perencanaan Program Strategis; Direktorat Infrastruktur Kawasan; Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. 

Baca juga: Pengukuhan Muhammad Rudi Sebagai Ketua Umum DMDI Kepri

Unit-unit ini merupakan produsen data spasial di BP Batam, yang memiliki tanggung jawab mengumpulkan data-data tersebut.

Sylvia menekankan bahwa data spasial yang ada dalam simpul jaringan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BP Batam saja. Oleh karena itu, Bimtek ini juga mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk berpartisipasi.

Tujuan dari Bimtek ini adalah untuk memenuhi data spasial khususnya di Batam sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perwujudan satu data, satu peta, dan saling berbagi informasi. Dengan adanya tenaga bimbingan langsung dari BIG dalam Bimtek ini, diharapkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di unit-unit yang menjadi produsen dalam simpul jaringan ini dapat ditingkatkan.

Melalui upaya ini, diharapkan Simpul Jaringan Geospasial Kota Batam dapat memiliki standar yang sama dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia. 

Hal ini penting karena data geospasial haruslah seragam dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki data yang sama untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan data spasial.