Batam, Melayupedia - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI pada Kamis (8/6/2023) di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta Pusat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, serta para Anggota Bidang dan jajaran.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, dan dihadiri oleh 25 orang anggota Komisi VI DPR RI. Rapat ini membahas tiga hal, yaitu:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
2. Evaluasi Anggaran TA 2022.
3. Tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepulauan Riau.

Pada kesempatan pertama, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan bahwa BP Batam telah menetapkan target penerimaan untuk TA 2024 sebesar Rp2,66 triliun, atau naik 24,10 persen dibandingkan dengan target TA 2023 sebesar Rp2,14 triliun.

Penetapan tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan R.I. Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, yang telah disepakati dalam Konsinyering Pembahasan RKP dan RKA BP Batam pada Senin (29/5/2023) sebelumnya.

Baca juga: Atasi Krisis Air di Tanjung Uncang, Badan Usaha SPAM Bakal Maksimalkan Air Baku Dekat Batamec

"Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis," jelas Muhammad Rudi.

Terkait dengan kinerja BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan dengan menggesa realisasi kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), antara lain melalui Layanan Pengelolaan Pertanahan, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pengelolaan SPAM, dan Aset Lainnya.

"Sementara itu, dalam hal pengeluaran, kami akan mengambil langkah-langkah percepatan dalam proses pencairan anggaran, pengadaan, dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan," tambahnya.

Dari segi investasi, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Batam telah mengalami peningkatan sejak tahun 2018, yakni sebesar Rp10,8 triliun, kemudian tahun 2019 mencapai Rp15,5 triliun, dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp22,97 triliun.

"Dengan demikian, rata-rata kontribusi investasi asing mencapai Rp9,15 triliun setiap tahun," ungkap Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat dan pimpinan rapat, Martin Manurung, bersama beberapa anggota Komisi VI DPR RI memberikan beberapa masukan terkait pengembangan potensi investasi di bidang kesehatan, pariwisata, dan pendidikan berstandar internasional.

"Kami mengapresiasi pemaparan BP Batam yang dianggap lengkap dan komprehensif. Namun, ada beberapa potensi investasi yang dapat dikaji oleh BP Batam agar peluangnya dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Martin.

"Ide-ide pengembangan investasi tersebut disambut baik oleh Muhammad Rudi dan jajarannya. Mereka menyatakan akan melakukan kajian bisnis untuk menganalisis faktor SWOT dari sektor-sektor yang diusulkan," tutup Muhammad Rudi.