BATAM, MELAYUPEDIA.COM - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di berbagai daerah di Indonesia, menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

PPKM Level 4 yang diterapkan di Kepulauan Riau (Kepri) juga, turut disoroti oleh DPRD Kepri.

BACA JUGA : 

Rekor Terbaru, Batam Catat Kasus Baru Covid-19 Terendah

Warga Batam Bisa Ikuti Vaksinasi Covid-19 Walau Belum Ada NIK

Kedai Kopi pun Jadi Sasaran Tes Antigen Massal oleh Satgas Covid-19 Karimun

Anggota DPRD Kepri Kamaruddin Ali bahkan meminta langsung ke pemerintah pusat, untuk tidak memperpanjang PPKM level 4.

Dia khawatir, penerapan tersebut dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi di daerah setempat.  

Kendati diakuinya, kebijakan PPKM level 4 di Kepri, mampu menekan angka kasus Covid-19 hingga 50 persen. 

"Aturan PPKM memicu turunnya pemasukan pedagang kecil, sebab aktivitas penjualan dibatasi ditambah daya beli masyarakat yang turun," kata Kamaruddin di Tanjungpinang, Senin (9/8/2021). 

Banyak faktor yang membuat PPKM Level 4 dinilainya menyulitkan masyarakat.

Seperti  pedagang kecil dan UMKM yang mengeluhkan tidak leluasa berjualan, sejak PPKM diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu itu. 

Politisi Golkar itu pesimis jika PPKM diperpanjang, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat seiring pembatasan kegiatan masyarakat hingga dunia usaha. 

Bila melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, perekonomian Kepri mengalami kenaikan sebesar 6,9 persen pada triwulan II 2021, dibanding triwulan II 2020.

"Memang ekonomi daerah mengalami pertumbuhan, tetapi tidak bagi para pedagang kecil," terangnya. 

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait kelanjutan pelaksanaan PPKM Level 4, yang berakhir pada hari Senin (9/8/2021).

Dia memastikan akan mengikuti aturan Presiden RI Joko Widodo, hingga kementerian jika PPKM dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. 

"Kita siap, karena setiap perpanjangan PPKM akan ada aturan-aturan yang dilonggarkan, misalnya operasional rumah makan dan sejenisnya," ujar Ansar. 

Menurutnya, PPKM yang diterapkan selama ini memang berdampak pada penurunan kasus Covid-19.

Dari biasanya kasus aktif per hari mencapai hingga hampir 1.000-an, saat ini turun di angka 200 kasus aktif per hari. 

"Tapi itu masih cukup tinggi, kita harus menekan paling tidak di bawah 100 per hari agar bisa keluar dari PPKM level 4 ini," ucapnya.