Pemkab Lingga Raih Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
LINGGA, MELAYUPEDIA.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) meraih penghargaan dari Ombudsman dalam pelayanan publik. Lingga masuk kategori B dengan opini kualitas tinggi.
Pemkab Lingga mendapat nilai 87,27. Nilai itu tertinggi ke-4 di Provinsi Kepri.
Penghargaan itu langsung diserahkan oleh anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat kepada Bupati Lingga Muhammad Nizar di ball room Hotel Planet Holiday Batam, Senin (30/1/2023).
Inspektur Kabupaten Lingga, M Jais SH. MH mengatakan, penganugerahan pelayanan publik terbaik yang diperoleh Pemkab Lingga berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Ombudsman terhadap fasilitas dan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lingga.
Diantaranya yakni, Disdukcapil, Dinas PTSP, Dinas Kesehatan, Puskesmas Dabo Lama, Puskesmas Daik, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial pada tahun 2022 lalu.
"Inspektorat bersama bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setretariat Daerah (Setda) Lingga akan terus melakukan pendampingan kepada OPD yang melaksanakan Pelayanan Publik agar dapat terus berinovasi untuk meningkatkan perestasi yang diperoleh saat ini dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata M Jais, Selasa (31/1/2023).
Dengan raihan itu, pelayanan terhadap masyarakat juga diminta jangan berhenti, melainkan agar dapat semakin ditingkatkan oleh dinas atau OPD.
"Dari 416 kabupaten se-Indonesia, Lingga tahun 2022 lalu berada di posisi 147, dengan nilai 75,90 dan berada di Zona Kuning. Meningkat di tahun ini berada di peringkat 57 dari 416 kabupaten se-Indonesia dengan nilai 87,27 dan berada di Zona Hijau," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, untuk kategori pemerintah daerah di Kepri, ada tiga kabupaten/kota berhasil masuk pada kategori A dengan kualitas Opini Tertinggi. Yakni, Kabupaten Karimun, Natuna, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Sedangkan lima pemda lainnya masuk dalam kategori B atau meraih Opini Tinggi, di antaranya Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Pemerintah Kabupaten Bintan.