TANJUNGPINANG, MELAYUPEDIA.COM - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Pimpinan DPRD Kepri, terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri 2023, Kamis (3/11/2022).

Penandatanganan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dan sinergitas yang dilakukan Pemprov Kepri dan DPRD Kepri sehingga proses pembahasan KUA-PPAS bisa berjalan dengan lancar.

"Semoga dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini, selanjutnya Ranperda APBD 2023 bisa terus berjalan lancar dengan sinergitas Pemprov Kepri dan DPRD Kepri," ujarnya.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri, pendapatan daerah pada 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3.995.495.041.708 atau naik Rp 515.171.961.199 dibandingkan 2022 sebesar Rp 3.480.323.080.509.

Selanjutnya untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 4.111.156.203.263. Naik sebesar Rp 240.833.122.754, bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun 2022 yang berjumlah Rp 3.870.323.080.509.

Adapun pembiayaan daerah sebesar Rp 115.661.161.555 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yakni selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa) sebesar Rp 200.000.000.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan yakni pembayaran ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman daerah sebesar Rp 84.338.838.445.

"Dengan demikian total APBD Kepri Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 4.111.156.203.263," jelasnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak berharap dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepri, pendapatan daerah diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan kewenangan yang dimiliki, diharapkan mampu berkerja keras, berupaya secara bersama-sama, menggali dan mengembangkan potensi dan peluang dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

"Sehingga diharapkan kedepannya kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepri akan beranjak dari kategori sedang, menjadi tinggi," katanya.