Batam, Melayupedia.com – Sejak keputusan Bupati Lingga M Nizar tidak memperpanjang kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga Kepulauan Riau (Kepri), suara protes pun mulai berdatangan.

Sebanyak 213 orang PTH dan THL Pemkab Lingga akhirnya membuat surat terbuka, yang ditujukan ke Bupati Lingga M Nizar.

Surat terbuka ditulis ‘Dari Rakyat Lingga yang Terbuang’ tersebut, berisi jika Bupati Lingga memberhentikan mereka dengan sewena-wena, pada bulan Juni 2021.

Menurut mereka, kebijakan yang arogan apalagi bupati mempertontonkan arogansi kebijakan itu dengan berbicara di media massa.

“Bupati Lingga menantang kami di PTUN, tetapi menolak berbicara dengan kami yang sudah berhari-hari yang merasa dibuang, menantikan jawaban. Serta kesempatan bertemu langsung di Pemkab Lingga,” ucap Romo Pascal, salah satu yang diputuskontrakkan, Jumat (2/7/2021).
 
Arogansi kebijakan tersebut, dinilainya, sangat tidak manusiawi. Terlebih di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sangat  terpuruk, karena pandemi covid-19. 

Menurutnya, seharusnya negara mesti hadir meringankan beban masyarakat. Tetapi Pemkab Lingga telah menghilangkan pekerjaan, serta menimbulkan pengangguran baru dengan arogan.

“Kami juga tidak dijelaskan, mengapa diberhentikan. Padahal sudah belasan tahun kami mengabdi, bukan untuk memperkaya diri. Tapi hanya sekedar bertahan hidup, apalagi yang dapat menopang hidup kami selain pekerjaan itu,” ujarnya. 

Dia mempertanyakan, apakah keputusan tersebut dilatarbelakangi kebijakan arogan atau ada kepentingan oknum tertentu.

“Kami tidak tahu. Yang kami tahu, kami tetap akan berjuang menyuarakan isi hati kami ini, hingga kami semua mendapatkan kejelasan dan keadilan,” ungkapnya.