BATAM, MELAYUPEDIA.COM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum diskusi secara hybrid yakni secara tatap muka dan daring, di Marriott Hotel Harbour Bay Batam, pada Jumat (25/2/2022) pagi.

Kegiatan yang bertajuk “Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam” dibuka langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono dan didampingi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Hadir dalam kegiatan tersebut delegasi peserta dari pelaku jasa kepelabuhanan di Batam, di antaranya, Kadin Kepri, Kadin Batam, BSOA, INSA, APINDO, ISAA, APBMI dan Bea Cukai.

Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan dalam rangka membahas secara tuntas dalam menyelesaikan hambatan pelayanan dan upaya peningkatkan kinerja layanan kepelabuhanan guna mendorong pengembangan kepelabuhanan Batam kedepannya.

BACA JUGA: BP Batam: Peluang Investasi Energi Terbarukan Masih Terbuka

Sesmenko Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, permasalahan pada kinerja layanan kepelabuhanan terutama di bidang logistik perlu diuraikan secara jelas demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.

“Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di BP Batam sudah sangat efisien dan murah, namun ditataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” ujar Susiwijono.

Ia juga menambahkan, proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan dan masih perlu adanya peningkatan serta kapasitas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.

Sementara Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya terbuka dalam menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam yang harus segera diselesaikan.

BACA JUGA: Sinergi Kompak BP Batam dan Pemko Tangani Banjir

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif Kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.

Lebih lanjut, Muhammad Rudi menegaskan bahwa biaya logistik di Batam terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi Batam.

“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari Port to Port (Pelabuhan ke Pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga Door to Door (Pabrik ke Pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” tegas Muhammad Rudi.

Susiwijono, mengapresiasikan kegiatan forum diskusi ini, menurutnya, forum ini sangat bagus dalam menyelesaikan semua masalah kepelabuhanan yang nantinya akan dituangkan dalam surat formal dan dilaporkan kepada pimpinan lembaga agar segera ditindaklanjuti.

(ruz)