Batam - Dualisme kebijakan antara BP Batam (* dulu Otorita Batam) dengan Pemko Batam cukup lama menjadi momok dalam dunia investasi.  

Kebijakan BP Batam bahkan dianggap sering tidak sinkron dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemko Batam.

Misalnya, terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Banyak izin bangunan yang dikeluarkan oleh BP Batam ternyata belum memiliki IMB dari Pemko. Hal itu salah satu dari banyak case yang ada.

Seiring waktu berjalan, kebijakan pemerintah pusat terkait ex officio Kepala BP Batam yang dijabat Wali Kota Batam justru dianggap berhasil sejauh ini.

Sinkronisasi kebijakan mulai dilakukan. Bahkan ex officio Kepala BP Batam, HM Rudi yang notabene Wali Kota Batam turut dianggap membawa perubahan dalam sejarah baru Kota Batam.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menganggap kebijakan itu berhasil membawa Batam berkembang sesuai keinginan pemerintah pusat.

Ia menilai kebijakan menetapkan Wali Kota Batam ex officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam berjalan baik.

"Batam setelah digabung (Kepala BP Batam ex officio Wali Kota) kecepatan-kecepatan diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi terjadi," kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo belum lama ini

Menurutnya Wali Kota Batam Muhammad Rudi berhasil menjalankan keputusan pemerintah pusat terkait jabatan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, dirangkap ex-officio oleh wali kota.

Keberhasilan itu tercermin dari perizinan yang semakin mudah dan singkat, serta pembangunan yang juga semakin masif dan lebih selaras.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan kemungkin pembubaran BP Batam. 

Namun pada kebijakan terakhir, Presiden membuat keputusan ex officio yang ternyata memberikan dampak positif bagi daerah yang berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia.

"Beberapa KEK yang dibangun di Labuan Bajo, Morotai, Papua Barat, Sumatera Utara maupun Kalimantan Timur juga akan tiru pola seperti ini guna mempercepat pengambilan keputusan," kata dia.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyatakan keberhasilan pembangunan di Batam tidak lepas dari kepercayaan dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat, termasuk Tjahjo saat menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Karena keputusan itu (ex officio) proses pengambilan keputusan menjadi mudah dan tak ada perdebatan. Maka perizinan cepat dan investasi juga cepat, kalau sudah begini investor akan saling cerita dan mereka akan semakin banyak yang datang," kata dia.

Wali Kota menjabarkan, beberapa pembangunan antara lain pengembangan Bandara Hang Nadim oleh konsorsium PT Angkasa Pura 1 (Persero) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Incheon International Airport Corporation dengan nilai investasi mencapai Rp6,9 triliun.

Kemudian pengembangan Pelabuhan Batuampar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, serta pembangunan kampus khusus kedokteran bertaraf internasional yang dibangun bersama investor dari Dubai berikut rumah sakit.

"Atas nama warga Batam kami sampaikan terima kasih. Satu komando di Batam ini juga karena jasa Pak Menteri," kata Rudi.

(fox)