BATAM, MELAYUPEDIA.COM – Rencana pembukaan jalur wisata bagi wisatawan asing (wisman) di Kota Batam dan Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau (Kepri), ternyata belum bisa terealisasi.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Raden Kurleni Ukar mengatakan, pada prinsipnya, Batam, khususnya Bintan Lagoon sudah sangat siap untuk menerima wisatawan mancanegara.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Yakni, wisatawan yang banyak masuk ke Batam dan Bintan itu dari Malaysia dan Singapura. Lalu, dua negara tersebut belum membuka perbatasan mereka untuk kepentingan liburan.

Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sedang menyusun perjanjian bilateralnya. Jadi dia meminta agar menghubungi Kemenlu untuk kelanjutannya.

Selain dua negara itu, Indonesia juga menyasar wisatawan China, tapi negeri tirai bambu itu belum memperbolehkan warganya ke luar negeri. Dia mengatakan, kalau pun mereka bisa keluar, tapi kebijakannya ketat sekali.

"Jadi memang belum ada permintaan dari China," ujarnya.

Lalu, saat ini yang baru dibuka adalah bandara di Kepri. Padahal selama ini, wisatawan yang masuk ke Bintan dan Batam itu bukan dari bandara, tapi melalui pelabuhan laut.

"Jadi, belum matching antara kebutuhan wisatawan dengan pemberlakukan kebijakan pada saat ini. Kami mengajukan pelabuhan laut untuk wisatawan, tapi belum ada keputusannya," ucapnya.

Dia menilai, keputusan untuk membuka pelabuhan bukan berada di Kemenparekraf. Selama ini yang membuka pintu masuk bagi perjalanan dari luar negeri itu biasanya diatur oleh SE Satgas Covid-19.

"Dari situ kemudian ditindaklanjuti oleh Instruksi Mendagri dengan SE dari Kementerian Perhubungan serta Imigrasi untuk TPI-nya (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)," jelas Kurleni.

Menurutnya, proses untuk pembukaan pelabuhan prosesnya panjang. Tugas Kemenparekraf mengordinasikan dan tidak punya perangkat langsung teknis di lapangan.

Jadi, pihak Kemenparekraf hanya mengusulkan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Oleh karena itu, kapan pembukaan Batam dan Bintan itu, tidak bisa dipastikan.

"Kementerian Pariwisata itu banyak kewenangan kebijakannya yang tidak dari kami. Jadi, kami harus mendorong pihak-pihak yang berwenang itu untuk bisa menyetujui dan mengeluarkan regulasinya," katanya.